Breaking News
Home / Strategi / 3. Pahami Aturan Main

3. Pahami Aturan Main

Print Friendly, PDF & Email

#3. Pahami Aturan Main

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau (QS Al-An’am : 32), yang ditafsiri oleh Abdullah Yusuf Ali dengan kalimat indah : “Play and amusement are preparing our minds for the serious things of life: in themselves they are nor serious”.  Begitu pesan dalam Kitab Suci yang tak diragukan kebenarannya, karena memang bersumber dari Yang Maha Benar, Allah Azza wa Jalla. 

Dan soal dunia, seperti dipesankan oleh Manusia Agung, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, adalah ranah kecerdasan dan kreatifitas bagi manusia merdeka yang berakal. Perhatikan hadis yang menyebutkan bahwa “Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian” (HR Muslim 2362-2363).

Nah, dari dua norma diatas, maka yang penting dan perlu diperhatikan dan dikuasai oleh Caleg adalah ATURAN PEMILU 2019, atau dalam skala yang lebih luas disebut sebagai SISTEM PEMILU.

Pemahaman yang utuh atas aturan main (sistem) dalam Pemilu 2019 adalah mutlak. Adalah lucu dan konyol bin bahlul, pemain yang masuk dalam gelanggang tak tahu aturan mainnya. Dapat ditebak, kekalahan dan penyesalan adalah hasil akhirnya!

Secara sederhana aturan main dalam Pemilu 2019 yang akan diterapkan atau dapat ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017).

Apa artinya ini? Artinya, sejak membaca paragraf ini, setiap Caleg Partai Bulan Bintang harus sudah memiliki UU 7/2017 di tangan.

Apa sebenarnya yang diatur dalam UU 7/2017 itu kaitannya dengan Sistem Pemilu? Jawabnya ada delapan elemen yaitu:

  1. Besaran daerah pemilihan
  2. Metode pencalonan
  3. Metode pemberian suara
  4. Ambang batas
  5. Formula konversi suara menjadi kursi
  6. Penetapan calon terpilih
  7. Sengketa proses dan hasil
  8. Jadwal (sistem predensial

 

Metode Pencalonan

Berdasarkan Pasal 243 UU 7/2017, pencalonan Bacaleg dilakukan oleh masing-masing partai politik berdasarkan tingkatannya. Artinya: DPR RI adalah kewenangan Pimpinan Pusat Partai; DPRD Propinsi adalah kewenangan Pimpinan Partai di tingkat Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kewenangan Pimpinan partai di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 243

    1. Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
    2. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
    3. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
    4. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Setiap partai politik perserta Pemilu 2019 berhak mencalonkan Bacaleg sebanyak kuota kursi maksimum di setiap Dapilnya. Proses pengajuan Daftar Calon, baik Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap dilakukan dengan mengajukan nama-nama dalam daftar yang terurut.

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Khusus terhadap kewajiban keterwakilan Bacaleg perempuan 30%, sesuai ketentuan Pasal 245 – 246 UU 7/2017, maka: “Dalam daftar Bacaleg yang diajukan dengan nomor urut tertentu itu, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sedikitnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan. ”

Pasal 245

Daftar bakal calon calon sebagaimana dimaksud dal am Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

Pasal 246

  1. Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut
  2. Di dalam dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang pcrempuan bakal calon.

Dari keterangan di atas, seandainya pimpinan Partai Bulan Bintang Kab. Deli Serdang, DPC Kab. Deli Serdang, akan mengajukan Daftar Bacaleg DPRD Kabupaten pada Dapil Deli Serdang 6 dengan kuota 11 kursi atas nama:

  1. Rayhan Assabiq (Lk),
  2. Khuraini (Pr)
  3. Zayn Siti Afifah (Pr),
  4. Ghozi al-Faruqi (Lk)
  5. Jarja Khalid (Lk),
  6. Aun al-Hanif (Lk),
  7. Dyah (Pr)
  8. Amira (Pr),
  9. Faiz (Lk),
  10. Ibnu Alfitra Salam (Lk)
  11. Abdul Shomad (Lk),

maka beberapa kemungkinan DCS/DCT yang memenuhi syarat pencalonan yang diatur oleh UU 7/2017 adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini!

NOMOR URUTNAMA CALEGKETERANGAN
1.ABDUL SHOMADLAKI-LAKI
2.IBNU ALFITRA SALAMLAKI-LAKI
3.ZAYN SITI AFIFAHPEREMPUAN
4.RAYHAN ASSABIQLAKI-LAKI
5.AM IRAPEREMPUAN
6.FAIZLAKI-LAKI
7.DYAHPEREMPUAN
8.GHOZI AL-FARUQILAKI-LAKI
9.AUN AL-HANIFLAKI-LAKI
10.KHURAINIPEREMPUAN
11.JARJA KHOLIDLAKI-LAKI

Kemungkinan 1 di atas dengan asumsi posisi caleg perempuan berada pada nomor unit 1. Atau daftar yang diajukan memenuhi bentuk:

NOMOR URUTNAMA CALEGKETERANGAN
1.ABDUL SHOMADLAKI-LAKI
2.ZAYN SITI AFIFAHPEREMPUAN
3.IBNU ALFITRA SALAMLAKI-LAKI
4.RAYHAN ASSABIQLAKI-LAKI
5.AM IRAPEREMPUAN
6.FAIZLAKI-LAKI
7.DYAHPEREMPUAN
8.GHOZI AL-FARUQILAKI-LAKI
9.AUN AL-HANIFLAKI-LAKI
10.KHURAINIPEREMPUAN
11.JARJA KHOLIDLAKI-LAKI

Kemungkinan ketiga adalah menempatkan caleg perempuan pada posisi nomor urut 1, yakni:

NOMOR URUTNAMA CALEGKETERANGAN
1.ZAYN SITI AFIFAHPEREMPUAN
2.ABDUL SHOMADLAKI-LAKI
3.IBNU ALFITRA SALAMLAKI-LAKI
4.RAYHAN ASSABIQLAKI-LAKI
5.AM IRAPEREMPUAN
6.FAIZLAKI-LAKI
7.DYAHPEREMPUAN
8.GHOZI AL-FARUQILAKI-LAKI
9.AUN AL-HANIFLAKI-LAKI
10.KHURAINIPEREMPUAN
11.JARJA KHOLIDLAKI-LAKI

 

Metode Pemberian Suara

Pemberian suara pada Pemilu 2019 tetap sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yakni MENCOBLOS. Hal ini berdasar atas ketentuan Pasal 341 UU 7/2017, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 341

  1. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. tempat pemungutan suara.

Tampak jelas bahwa ketentuan Pasal 341 ayat (1) huruf f menyatakan “alat untuk mencoblos pilihan”. Hal ini bermakna bahwa sistem yang digunakan adalah mencoblos, baik mencoblos Tanda Gambar saja, mencoblos 1 (satu) Nama Bacaleg, dan atau mencoblos Tanda Gambar dan 1 (satu) Nama Bacaleg.

Ambang Batas

Persoalan ambang batas yang dimaksud adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold), PT, yakni nilai terendah prosentase suara nasional (DPR RI) yang haras didapat oleh partai politik peserta Pemilu 2019 agar diikutsertakan dalam penghitungan pembagian kursi di Dapil. Berdasarkan ketentuan Pasal 414 ayat (1), maka besarnya PT adalah 4% (empat per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional.

Pasal 414

  1. Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Hal ini berarti bahwa seandainya jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu 2019 nanti adalah 150 juta, maka sebuah partai yang akan diikutsertakan dalam penghitungan kursi DPR RI harus mendapat sekurang-kurangnya sebanyak: 4/100 x 150 juta = 6 juta suara.

Sebaliknya, bila perolehan suara secara nasional suatu partai politik kurang dari 6 juta, misalnya 5.999.999 suara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 415 ayat (1), bahwa Partai Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan

Ketentuan PT ini hanya berlaku untuk DPR RI, dan tidak berlaku bagi DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 414 ayat (2) UU 7/2017, yang dinyatakan bahwa Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Karenanya, berapa persen pun peroleh suara suatu partai di Dapil DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, akan tetap diikutsertakan dalam penghitungan pembagian kursi.

 

Formula Konversi Suara menjadi Kursi

Pemilu 2019 nanti, menggunakan sistem yang baru dalam hal konversi suara yang diperoleh setiap partai peserta pemilu di setiap dapil, untuk ditukar menjadi kursi.

Sistem ini sederhana normanya. Tapi, sedikit rumit dan punya konsekuensi unik dalam aplikasinya. Pemahaman yang baik atas sistem ini, akan sangat membantu perencanaan pemenangan di dapil bagi masing-masing Caleg. Sistem ini dikenal sebagai Metode Sainte- Lague, sistem pembagian kursi yang mendasarkan pada pembagi bilangan ganjil, yakni 1, 3, 5, … terhadap jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan. Sistem ini tegas diatur dalam Pasal 420 U11 7/2017.

Pasal 420

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan.. pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Dengan sistem yang baru ini, maka tidak digunakan lagi apa yang dinamakan Bilangan Pembagi Pemilhan (BPP) tetap. Tapi, bilangan pembaginya adalah bilangan ganjil berurutan.

Rumit, ya? Tidak! Sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Mari buat contoh yang sederhana itu.misalkan di Dapil tertentu untuk DPR RI kuotanya adalah 10 kursi, dengan raihan suara sah di dapil Itu sebagai berikut:

a) PKB (143582);
b) Gerindra (92549);
c) PDIP (203059);\
d) GOLKAR (107958);
e) Nasdem (76461);
f) Garuda (28792);
g) Berkarya (46593);
h) PKS (102997);
i) Perindo (50496);
j) PPP (70995);
k) PSI (33208);
l) PAN (99257);
m) Hanura (54527);
n) Demokrat (105241);
o) PBB (67692); dan
p) PKPI (55718).

Langkah selanjutnya adalah menyusun tabulasi perolehan suara partai-partai sebagai berikut:

KONVERSI SUARA – KURSI METOPE SAINTE LAGUE (DAPIL DPR)

NOPARTAISUARAKUOTA1KURSI KE3JUMLAH KURSI
1.PKB1435821445822481941
2.GERINDRA92549955497318501
3.PDIP20305920305911
4.GOLKAR1079581279583426531
5.NASDEM76461764618254871
6.GARUDA2879228792095970
7.BERKARYA46593465930155310
8.PKS1029971099975366661
9.PERINDO5049610504960168320
10.PPP70995779959259981
12.PAN992571012576337521
13.HANURA54627545270181760
14.DEMOKRAT1052411252414417471
19.PBB676926769210225641
20.PKPI55718557180185730
JUMLAH133912513391251339125

Dari tabulasi di atas terlihat bahwa langkah pertama adalah MENGURUTKAN PEROLEHAN SUARA DI DAPIL. Dari urutan ini, partai yang memperoleh URUTAN SUARA TERTINGGI OTOMATIS MERAIH 1 KURSI PERTAMA. Dari kasus di atas PDIP.
Karena telah memperoleh kursi pertama, maka suara awal yang diperoleh oleh PDIP dibagi 3 (tiga). Hasil pembagian ini diangap sebagai ‘sisa suara’ yang akan diperhitungkan pada tahap berikutnya, yakni sebanyak = 203059/3  = 67686 suara.

Selanjutnya peraih kursi ke-2 adalah partai yang berada pada ranking kedua, yakni PKB sebanyak 144582. Dengan cara yang sama sisi suaranya ada sebanyak 48194 suara. Begitu seterusnya, sehingga 8 kursi tersisa berturut-turut dimiliki oleh: GOLKAR (ke-3), Demokrat (ke-4), PKS (ke-5), PAN (ke-6), Gerindra (ke-7), Nasdem (ke-8), PPP (ke-9), dan kursi ke 10 adalah milik PBB yang meraih hanya 67692 suara !

Kenapa?
Karena perolehan suara PBB lebih besar dari ‘sisa suara’ PDIP yang hanya 67686 suara.artinya , terdapat selisih 6 suara antara perolehan suara PBB dan sisa suara PDIP.

Adakah yang menarik dan untungnya dari system yang baru ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus dicari pembandingnya. Dan pembanding yang paling tepat adalah sistem pemilu yang diterapkan pada Pemilu tahun 2014 dan pemilu-pemilu sebelumnya yang menggunakan Sitem lembagian D’Hondt, yang berbasiskan Bilangan lembagi Pemilihan tetap.

Perhatikan kembali hasil pemilu dalam contoh di atas. Bila hasil itu ditabulasi dengan sistem D’Hondt yang berbasis BPP tetap, akan diperoleh:

KONVERSI SUARA – KURSI METODE D’HONDT (DAPIL DPR)

NOPARTAISUARAKUOTABPPTAHAP 1SISATAHAP 2JUMLAH KURSI
1.PKB1435821967001
2.GERINDRA9254909254911
3.PDIP2030591691471
4.GOLKAR107958012795811
5.NASDEM7646107646111
6.GARUDA2879202879200
7.BERKARYA4659304659300
8.PKS102997010999711
9.PERINDO504961013391305049600
10.PPP7099507799511
11.PS13320803320800
12.PAN99257010125711
13.HANURA5452705452700
14.DEMOKRAT105241012524111
19.PBB6769206769200
20.PKPI557180557180
JUMLAH13391252810

Fokus pada kursi ke-10.

Dengan sistem ini, maka akan diperoleh BPP sebesar:= 1339125/10 = 133913
Selanjutnya, perolehan kursi Tahap I, dengan mengurangi setiap peroleh suara sah partai politik dengan BPP. Hasilnya:

1. PKB meraih 1 kursi dan menghasilkan sisa suara sebanyak: = 143582- 133913 = 9670 suara
2. PDIP meraih 1 kursi dan menghasilkan sisa suara sebanyak = 203059- 133913 = 69147

Selanjutnya dilakukan penghitungan kursi Tahap II yang dilakukan dengan cara mengurutkan peroleh suara partai yang belum memperoleh kursi dan sisa suara partai yang telah memiliki kursi (PKB dan PDIP). Hasilnya adalah: 8 kursi tersisa berturut-turut terbagi kepada: GOLKAR (ke-3), Demokrat (ke-4), PKS (ke-5), PAN (ke-6), Gerindra (ke-7), Nasdem (ke-8), PPP (9), dan PDIP (ke-10)!
Dengan sisitem ini PDIP meraih 2 kursi pada akhimya, sementara PBB yang meraih suara sebanyak 67692 suara tidak bisa meraih kursi, karena suaranya lebih kecil daripada sisa suara PDIP yang dihitung pada Tahap II yakni sebanyak 69147 suara.

Penetapan Calon Terpilih

Tidak ada yang baru dengan penetapan calon terpilih dibandingkan dengan Pemilu 2014. Penetapan calon terpilih pada daftar caleg tetap terhadap partai yang berhak meraih 1 kursi adalah berdasarkan peraih suara terbanyak dalam daftar calon itu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 422 UU 7/2017, yang eksplisit menyebutkan bahwa:

Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di sualu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Seperti apa contohnya? Perhatikan kembali contoh Metode Konversi Suara – Kursi di atas. Misalkan 1 kursi yang diraih PBB dengan 67692 suara itu berasal dari coblosan terhadap Tanda Ganbar dan terhadap Caleg, seperti tampak pada tabel di bawah ini:

DCT DPR Rl PARTAI BULAN BINTANG

Nomor UrutNama CalegJumlah Suara
Tanda Gambar13576
1.Prof Dr Mashaq11276
2.Eramuda, S.Aq2439
3.Darsinem. S.Pd5321
4.Drs. Mamat Rahmat7812
5.Rahmaniah Sitepu, S.Kom3427
6.Faizal Amir2902
7.Sabarlah, S H3189
8.Nanta Saputra, S.T4002
9.Hamid Monib, S E13249
10.drg. Dewi Upik499
JUMLAH67692

Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 422 UU 7/2017 di atas, calon PBB yang dietapkan sebagai peraih kursi adalah Hamid Monib, SE., dengan raihan suara sebanyak 13.249 suara, yakni suara terbanyak dari 10 Caleg yang diajukan oleh DPP PBB di dapil tertentu DPR RI.

Sengketa Proses dan Hasil

Banyak cara untuk mememangi petempuran. Pertanyaan paling penting dalam bagian ini adalah, “Apa hubungannya sengketa (hasil khususnya) dengan pemenangan pemilu dan menang di dapil dapil?” Jawabnya tegas, ada dan erat sekali!

UU Nomor 7/2017 tegas mengatur dalam intinya bahwa ujung dari proses pemilu adalah Makamah Agung, dan ujung dari penetapan akhir hasil dari penghitungan suara adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait proses pemilu, tidak akan dilakukan dalam tulisan ini. Namun, penekannya terhadap sengketa hasil yang ujungnya adalah MK.
Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 menyebutkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Jelas bahwa hasil penghitungan suara oleh komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Bilakah hal itu bisa terjadi? Bila ada permohonan dari para pihak itu ke MK. Permohohan karena adanya kesalahan penghitungan yang menyebab kerugian para pihak dan untuk itu dimohonkan agar MK melakukan penghitungan ulang seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sifat Putusan MK adalah final dan mengikat, dalam arti tak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan bila telah diputuskan oleh MK. Apa hal terpenting yang harus dipersiapkan agar permohonan di MK dikabulkan? Dua hal ALAT BUKTI dan ARGUMEN RASIONAL. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstiutusi yang mengatur Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi, maka yang tergolong alat bukti adalah:

a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan para pihak;
c. Keterangan saksi;
d. Keterangan ahli; Alat bukti lain; dan/atau
e. Petunjuk.

Sesuai prinsip dasar pengadilan secara umum di Indonesia, termasuk MK di dalamnya, maka beban pembuktian ada pada Pemohon. Karenanya, Pemohonlah yang wajib menghadirkan bukti, bahwa ia dirugikan dengan lahirnya Keputusan Termohon, KPU, di di semua tingkatannya.

Apa yang bisa dimaksimalkan dari sengketa di MK ini?
Singkat saja. Pastikan bahwa ada memiliki lengkap ALAT BUKTI yang diperlukan dalam persidangan nanatinya.
AIat bukti yang mana?
Surat atau tulisan dan/atau alat bukti lain!
Surat atau tulisan itu apa?

Surat atau tulisan berupa sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara di TPS. Atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai C-l.

Lantas bagaimana dengan alat bukti lain? Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud sebagai alat bukti lain “berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”. Nah, frasa “…disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”, bisa disederhanakan dengan satu kata “foto”.

Pertanyaannya adalah, “Foto apa?” Foto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa Tabulasi (tally) yang setelah selesai proses penghitungan ditempel pada sebuah lepat yang luas (papan tulis/dinding) untuk diperlihatkan kepada publik. Dalam bahasa sehari-hari sering disebur sebagai C-6. Alat bukti berupa foto terhadap C-6 menjadi alat bukti lain yang memperkuat alat surat dan tulisan berupa C-l.

Kenapa?
Karena Dokumen C-l ditulis berdasai hasil C-6, tabulasi yang ditempel dan disaksik oleh publik itu. Karenannya pula pasti terdapat kesesuaian diantara keduanya. Sehingga, hal mendasar yang harus dikuasai, setelah memiliki alat bukti, surat dan tulisan khususnya, adalah kemampuan membaca secara cerdas dan kritis dokumen C-l.

 

Jadual

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Karenanya, proses pergantian kepemimpinan lewat mekanisme Pemilu menjadi rutin dan pasti dengan rentang yang tegas, yakni 5 tahun. Berbeda dengan Negara yang menganut sistem Parlementer, di Negara ini berlaku adagium bahwa “kapan diselenggarakan Pemilu di Negara itu, hanya Perdana Menteri dan Tuhan yang tahu!”

Pemilu serentak 2019 rencananya akan digelar pada 17 April 2019, dengan masa kampanye berlangsung sejak 13 Oktober 2018-13 April 2019. Bukan hanya jadwal yang tetap, Pemilu dalam sistem presidensial pun mengatur secara rigid tahapan-taahapan Pemilu nyang akan dilaksanakan

“Ketika itu Khalid berada di barisan kanan pasukan Quraisy yang kalah. Kekuatan mental dan keteguhan pendiriannya mendorong Khalid dan mengilhaminya cara pandang seorang komandan ynag berpengalaman di medan tempur sehingga Khalid tahu bagaimana menerapkan intrik dan strategi. Sebab, peperangan sesungguhnya adalah intrik dan strategi” —ARGOUN

(Sabar Sitanggang 2018 “10 Langkah Menang di Dapil”, Depok : Pustaka ar-Rayhan)