Breaking News
Home / Artikel / Sepenggal Kisah tentang Masjumi

Sepenggal Kisah tentang Masjumi

Print Friendly, PDF & Email

Oleh : Sabar Sitanggang M.Si – Caleg Partai BUlan Bintang untuk DPR RI 2019- 2024, Dapil Sumatera Utara II Nomor Urut 3

PROLOG

Sejak kemarin sampai beberapa hari ke depan, PBB dan Prof. Yusril Ihza Mahendra (YIM) akan menjadi bahan cerita, pro dan kontra. Keputusan YIM menerima tawaran Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai Lawyer Paslon Capres 01 telah membuat “gelombang besar” bukan saja internal partai, juga eksternal di luar partai. Keputusan itu dianggap dan dinilai oleh kalangan internal dan eksternal yang berharap pada PBB pada Pemilu, akan mengurangi respect pemilih dan calon pemilih.

Aku, seperti kebiasaanku yang diajarkan oleh Guruku itu, berusaha mencari latar dan tak larut pada fenomena, tapi berusaha mencari “neumena”, setidaknya catatan sejarah, tentang peristiwa sejenis, yang pernah tetjadi dan dilakukan oleh pendahulu, dalam konteks partai, tentu Partai Masjumi. Dan Alhamdulillah, lepas Subuh aku mendapat cerita sejenis, setidaknya tentang sikap yang diambil pimpinan utama, bahkan ketum, yang berseberangan dengan “perasaan” terbanyak anggotanya, bahkan partainya. Dan, tentang langkah politik partai yang menyeberangi sikap resmi awalnya.

***

SATU: Cerita Tiga Sahabat

Masjumi memang unik. Partai Islam modernis terbesar di zamannya itu, memang penuh dengan cerita inspiratif. Mohammad Natsir, sang penggagas Negara Kesatuan, setelah Indonesia tercabik dan terburai dalam RIS, Sjafruddin Prawiranegara Presiden PDRI dan Gubernur BI yang fenomenal dengan guntingannya itu, dan Boerhanoeddin Harahap, anak muda yang menjabat Perdana Menteri dan berhasil menyelenggarakan Pemilu paling bersih dan jurdil di tengah keterbatasan dan kegagalan kabinet-kabinet sebelumnya, adalah tiga diantara tokoh partai Masjumi yang utama. Kisah satu ini, tentang ketiga sahabat itu.

Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Boerhanieddin Harahap memutuskan sendiri untuk bergabung, tanpa sepengetahuan tokoh-tokoh lain separtainya, dengan tokoh opisisi di Sumatera dan membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesea (PRRI). Pemerintah ini merupakan Pemerintah tandingan terhadap pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Djuanda Kartawinata di Jakarta.

Apa akibatnya?

Pada Muktamar Masjumi tahun 1959 banyak peserta Muktamar yang mempersoalkan keputusan “secara pribadi” tiga orang tokoh Pimpinan Partai itu. Para pengkritik menilai, meskipun keputusan tiga tokoh itu adalah keputusan pribadi, namun itu akan membawa implikasi kepada kedudukan politik partai. Tiga tokoh yang sama-sama pernah menjadi Perdana Menteri dan bahkan Presiden, bergabung dengan “para pemberontak”, menurut para pengkritik, bukan hanya, membawa implikasi kepada partai, tetapi akan menimbulkan implikasi yang serius bagi negara dan bangsa.

***

DUA: Fatwa Haram

Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, dari Partai Sosialis Indonesia, PSI, menandatangani Perjanjian Renville, yang menyebabkan wilayah Indonesia tinggal sebagian pulau Jawa dan sebagian pulau Sumatera saja.

Partai Masjumi melawan.

Mjelis Syura yang diketua oleh Kiyai Haji Abdul Wahab Hasbullah memimpin rapat dan memutuskan pendapat bahwa Perjanjian Renville membawa mudharat (kerusakan) terhadap “negara dan bangsa”. Oleh karena itu difatwakan “haram” hukumnya. Bahkan, disebutkan dalam fatwa itu, Pimpinan Partai “wajib hukumnya” menolak perjanjian itu.

Waktu berlalu,
Hari dan bulan berganti.

Kabinet goyah. Karena Perdana Menteri berkeras menandatanganinya, maka Wakil Perdana Menteri Samsudin dan seluruh menteri dari Masjumi meletakan jabatan dari kabinet. Masjumi, kata Samsudin, “tidak mampu memikul beban sejarah kepada generasi yang akan datang karena menandatangani perjanjian itu”.

Kabinet Amir Sjarifuddin pun jatuh. Presiden menunjuk Mohammad Hatta menjadi Ketua Formatur pembentukan kabinet baru. Hatta menerima tugas mulia itu. Beliau pun menyusun kabinet. Tapi, Hatta hanya mau menyusun kabinet kalau Masjumi ikut di dalamnya!

Masalah bagi Masjumi.

Sebagai konsekuensi fatwa Majelis Syura di atas adalah, “halal atau haram” hukumnya jika Masjumi ikut dalam kabinet baru di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta? Sedangkan kabiet baru ini terikat untuk melaksanakan Perjanjian Renville yang “diwariskan” oleh Kabinet Amir Sjarifuddin.

Apa sikap Majelis Syura dan Putusan Pimpinan Pusat Partai Masjumi terhadap masalah ini?

Majelis Syura berpendapat bahwa masalah ikut atau tidaknya Masjumi dalam kabinet baru, adalah soal “taktik dan strategi” dan bukan termasuk “pekerjaan partai secara garis besar”, dimana Majelis Syura berhak mencampurinya.

Pimpinan partai akhirnya memutuskan akan ikut dalam kabinet baru dengan motif untuk “Membatalkan Perjanjian Renville”, atau “setidak-tidaknya bisa mengurangi ekses negatif perjanjian itu”.

Argumen Pimpinan Partai ini disetujui oleh Majelis Syura. Bahkan Kiyai Wahab memberikan arahan agar setiap calon menteri dari Masjumi lebih dulu wajib “melafalkan nawaytu” untuk menghapuskan Perjanjian Renville sebelum mereka dilantik secara resmi menjadi anggota kabinet.

***

Hmm…,
Begitu indah berpolitik yang ditunjukkan oleh para pendahulu.
Begitu manis para pendahulu mengelola perbedaan.
Semoga kita bisa banyak belajar dari para pendahulu itu dalam berpolitik dan mengelola perbedaan demi tujuan yang lebih besar dan mulia, untuk dicatat oleh generasi berikutnya.

About Azhar Zainuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *