Breaking News
Home / Artikel / H-30 Pileg dan Pilpres 2019 : Mendesak diberlakukannya Tatakelola Parpol yang Baik (2)*

H-30 Pileg dan Pilpres 2019 : Mendesak diberlakukannya Tatakelola Parpol yang Baik (2)*

Print Friendly, PDF & Email

18/3/2019

Ada lima pilar GPPG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran yang meliputi seluruh aspek tatakelola partai politik. Tanpa mengabaikan aspek lain yang juga penting, ada tiga aspek terpenting yang menjadi skala prioritas utk dibenahi yaitu ideologi, sistem kaderisasi, dan pendanaan yang menjadi penentu parpol tersebut untuk mampu menghasilkan kader-kader partai yang kompeten dan amanah (competent and trustworthy cadres) bukan saja untuk internal partainya, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat, bangsa dan negara.

UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian diubah melalui UU No.2 Tahun 2011 masih menyisakan banyak lubang- lubang (loop-holes) dan jauh dari persyaratan standar minimum GPPG. Oleh karena itu perlu diperbaiki sesegera mungkin setelah Anggota baru DPR RI dan DPD RI yang dilantik hasil Pileg 2019, yang dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan terinci di tingkat Menteri dan kemudian diikuti dengan kegiatan pemantauan serta evaluasi.

Ideologi partai harus sesuai dengan ideologi negara Republik Indonesia. Pencegahan maksimal terhadap penyusupan ideologi terlarang menurut UU harus diberlakukan, sehingga potensi kader ber-ideologi terlarang serta tidak berakhlak mulia untuk lolos menjadi caleg dan terpilih menjadi anggota legislatif bisa ditekan sampai minimal.

Oleh karena itu, pembenahan harus mencakup sistem kaderisasi berjenjang serta pendanaan partai secara halal dan baik (halalan thoyyiban) mutlak dilakukan. Disini kosa kata halal dan baik digunakan untuk memberi penekanan bahwa pendanaan tersebut tidak sekedar legal. Antara sistem kaderisasi dan pendanaan partai, keduanya saling kait mengkait satu sama lain. Kaderisasi harus dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya pada saat menjelang Pemilu, tetapi harus merupakan kegiatan rutin. Untuk bisa ikut kontestasi pemilu, perlu pengaturan batasan waktu minimal parpol berkegiatan (misalnya lima tahun berturut-turut) yang dibuktikan dengan Laporan Tahunan yang terverifikasi.

Kader parpol dan parpol yang ikut kontestasi menjadi anggota legislatif atau Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden/Wakil Presiden mengeluarkan dana kampanye sampai ratusan juta, bahkan ada yang mencapai miyaran-triliunan rupiah. GPPG harus mencakup tatakelola sumberdana dan penggunaannya (utk parpol dan kampanye) yang halal dan baik. Mengapa? Karena dari sinilah sumber bencana korupsi yang merajalela selama ini.

UU Parpol menyebutkan tiga sumber keuangan parpol yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan APBN (D). Utk dana kampanye Pemilu, hampir mirip karena tetap ada komponen sumbangan dan bantuan APBN, ditambah dengan sumber dana dari Caleg dan Parpol untuk Pileg, serta dari Paslon dan gabungan parpol untuk Pilpres. GPPG harus mencegah sumberdana (terutama sumbangan) yang berbuntut minta komitmen balasan atau pengembalian. Karena dipastikan sumber dana tersebut tidak baik, walaupun halal. Apa lagi bila tidak halal, pasti tidak baik.

Bersambung…….

Jangan Golput pada tanggal 17 April 2019 Pilih Caleg PBB dan Prabowo Sandi

لا اله الا أنت إني كنت من الظالمين
اللهم يارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
يارب العالمين آمين

Tiada tuhan selain engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang yang zholim..
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban ini, dan sampaikan umur kami bertemu Ramadhan.

#MenangkanCalegPBB
#MenangkanPrabowoSandi
#PemiluJurdilTanpaKecurangan

* Azhar Zainuri, SE., MM Caleg PBB untuk DPR RI Dapil Sumsel I (Kota Palembang, Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, dan Musirawas Utara) Nomor Urut 3

About Azhar Zainuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *