Breaking News
Home / Artikel / H-24 Pileg dan Pilpres 2019 : Mendesak Diberlakukannya Tatakelola Parpol yang Baik (4) *

H-24 Pileg dan Pilpres 2019 : Mendesak Diberlakukannya Tatakelola Parpol yang Baik (4) *

Print Friendly, PDF & Email

24/03/2019

“Pemilih yang jujur pasti tidak mau diiming-imingi memilih karena uang (money politics). Calon yang mencoba menawarkan uang, sembako, atau lainnya, sudah pasti tidak layak dipilih,” ujar juru bicara KPK sdr Febri Diansyah didepan Wartawan selasa 19 Maret 2019 (detil lihat di http://bit.ly/2HIypB0)

Mengapa tidak layak dipilih? Pertama, caleg – capres – cawapres – cagub – cabup – cawalkot pelaku praktik politik uang, sembako, dan sejenisnya ini melanggar ketentuan perundangan.

Kedua, mereka berpotensi menjadi pelaku korupsi bila kelak terpilih. Sudah banyak testimoninya selama era reformasi ini, dan semakin menggila dalam delapan tahun terakhir.

Ketiga, calon tsb minimal adalah produk (kader partai) gagal yang dihasilkan oleh partai pengusung atau partai pendukungnya. Lebih parah lagi bila perilaku tercela calon tsb juga berkelindan dengan sistem tatakelola parpol (Political Party Governance) yang tidak baik.

Statistik korupsi selama enam ta`hun terakhir menunjukkan bahwa dari 16 Parpol peserta Pileg 2019 tercatat ada 10 parpol (Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, PPP, Nasdem, Hanura, Gerindra, PKS, PKB -sumber detikcom) yang mencatatkan dirinya dalam Lomba Partai terkorup di kurun waktu 2014 – 2017. Bahkan di tahun 2018, ada kader parpol baru ikut kontestasi Pileg 2019 sudah terjaring OTT oleh KPK sebelum pencoblosan berlangsung. Mereka adalah Dirwan Mahmudin (Kader Perindo – Bupati Bengkulu Selatan) dan Abdul Latif (Kader Berkarya- Bupati Hulu Sungai Tengah). Awal Februari 2019 kita mendapat berita media yang mebuat kita shock tentang mega korupsi 5,8 Triliun seorang kader PDIP yang menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Timur sehingga dijadikan tersangka oleh KPK.

GPGG harus menjamin terselenggaranya sumber dana parpol yang halal dan baik, apakah itu untuk kegiatan rutin apalagi untuk keperluan kampanye pileg, pilpres, pilgub dsb. Perlu dibuat kajian akademik lebih awal tentang perlu tidaknya menaikkan porsi pendanaan yang bersumber dari APBN(D) utk kegiatan parpol, seperti berlaku di beberapa negara tertentu.

Terkait sumber sumbangan dari masyarakat umum, partai politik berazas Islam seperti Partai Bulan Bintang, sudah waktunya menggali dan mengefektifkan sumber dana wakaf dan sedekah dari para anggota dan konstituennya. Produk yang ditawarkan bisa dikemas dalam sebuah produk hybrid “Wakaf dan Sedekah”.

Jika memiliki jumlah 10 juta anggota dan konstituen yang berwakaf/sedekah rutin dan konsisten sebesar lima ribu rupiah per hari, Partai Bulan Bintang tidak perlu lirik kiri lirik kanan lagi dalam mendanai kegiatannya. Dana yang bisa dihimpun dalam 5 tahun, minimal sebesar tujuh puluh lima triliun rupiah, sebagian berupa wakaf dan sebagian lagi berupa sedekah. Penghimpunan dan penyaluran dana wakaf/sedekah tentu harus sesuai syarat dan ketentuan berlaku (hukum positif dan hukum Islam) serta dilaksanakan secara amanah dan profesional.

Wallahu ‘alam wa barokallahu fiikum.

Bersambung…

Jangan Golput pada tanggal 17 April 2019 Pilih Caleg PBB dan Prabowo Sandi

لا اله الا أنت، إني كنت من الظالمين….
اللّٰهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
آمين يارب العالمين

 

Tiada tuhan selain engkau, sungguh aku termasuk orang yang zholim..
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban ini, dan sampaikan umur kami bertemu Ramadhan.

#MenangkanCalegPBB
#MenangkanPrabowoSandi
#PemiluJurdilTanpaKecurangan
#INAElectionObserverSOS

About Azhar Zainuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *