Breaking News
Home / Artikel / Gempa Partai Bulan Bintang (Part 3 – Catatan Obituari Partai Bulan Bintang)

Gempa Partai Bulan Bintang (Part 3 – Catatan Obituari Partai Bulan Bintang)

Print Friendly, PDF & Email

1 Februari 2019

Oleh: Moh Ikhsan Kurnia, S.Sos, Caleg PBB utk Provinsi Jawa Barat 2019-2024 Dapil Jabar 13 

Bismillah. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali menulis tentang Partai Bulan Bintang (PBB). Sebelumnya saya telah merampungkan 2 buah artikel cukup panjang yang berjudul “Gempa Partai Bulan Bintang” Bagian 1 dan 2 (jika ingin membacanya kembali silahkan googling). Tulisan tersebut rupanya membuat saya dikontak oleh banyak orang, terutama teman-teman pengurus dan caleg PBB, baik di tingkat pusat hingga daerah. Bahkan oleh beberapa elit DPP yang concern dengan isu ini. Beberapa waktu yang lalu saya terus ditanya, kapan saya mau melanjutkan next parts dari artikel tersebut?

Tadinya saya sempat berfikir untuk tidak lagi menulis mengenai PBB. Jujur, saya agak aras-arasan. Kondisi “kapal” ini sudah terlalu complicated. Terlalu banyak variabel yang bermain, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Toh, keputusan resmi mendukung 01 sudah dideklarasikan tanggal 27 Januari 2019 yang lalu. Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, sulit rasanya untuk membalikkan keadaan. Meski sebetulnya menurut saya masih ada celah.

Well, saya memilih judul tulisan di atas bukan tanpa alasan. Selama saya aktif menulis, sebelumnya saya baru sekali membuat judul dengan frase “Catatan Obituari”, yakni untuk HTI (jika anda ingin membacanya silahkan di https://www.kanigoro.com/artikel/catatan-obituari-hti/). Sekarang, dengan penuh kepiluan saya terpaksa memilih frase yang sama untuk ditujukan kepada PBB, partai dimana saya menjadi salah satu caleg-nya di ajang Pemilu 2019 ini.

Jika saya ilustrasikan, dulu HTI “dibunuh” oleh penguasa dengan “bom” Perppu. HTI dibom, sementara PBB mengebom dirinya sendiri. Ia melakukan “bom bunuh diri”.

Maafkan saya, jika diksi yang saya gunakan terlalu bombastis. Tapi kira-kira memang demikianlah kondisinya. Langkah PBB untuk mendukung 01 nyaris murni didasari oleh inisiatif atau personal intention dari ketua umumnya. Mengapa YIM sampai membuat keputusan itu? Ada banyak “teori” yang mencoba untuk menjawabnya. Sebagian dari teori tersebut logis, sebagian lagi imajinatif, spekulatif dan jauh dari rasional. Tapi kalau anda bertanya kepada saya, saya jawab bahwa variabelnya tidak tunggal. Ada banyak variabel, namun variabel personal yang paling dominan. Tentu anda boleh tidak setuju.

Tulisan-tulisan saya sebelumnya sangat clear dalam memberikan kritik terhadap YIM. Bukan sosok domestiknya, namun figur publiknya. Bukan urusan personalnya, namun dimensi sikapnya sebagai ketua umum PBB dan seorang tokoh ummat. Anda mungkin bertanya kepada saya, apakah saya mengenal YIM secara pribadi? Sebagian komentator dari tulisan saya sebelumnya mempertanyakan itu kepada saya. Mereka berujar: “anda mengenal YIM? Kenapa anda menulis demikian?”. Menanggapi pertanyaan tersebut, saya juga akan bertanya balik, apakah anda juga mengenal YIM? Seberapa kenal anda dengan beliau? Apakah hubungan anda profesional, ataukah personal? Seberapa sering anda berinteraksi dengan beliau?

Bagi saya, dalam konteks kritik publik, tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk mengenal secara langsung (direct) dan pribadi (personal) dengan figur yang dikritiknya. Kalau logika itu yang dipakai, demokrasi akan mati. Jika anda mengkritik Presiden Jokowi, apa anda harus mengenal beliau secara pribadi?

Anda juga mungkin bertanya, “apakah anda sudah tabayun?”. Pertanyaan ini juga gagal paham, karena ini bukan persoalan dalam ranah komunikasi inter-personal, melainkan dimensi komunikasi publik/massa. Bukan jutaan orang yang anda suruh tabayun kepada satu orang, tapi yang seharusnya dilakukan adalah sebaliknya: satu orang tersebut yang memberikan klarifikasi terhadap publik. Pada akhirnya, ini kembali kepada kecakapan komunikasi publik dari seorang YIM. Menurut anda, apakah selama ini cakap?

Saya hanya ingin berkata, bahwa seperti apa YIM itu tergantung kepada siapa kita bertanya atau meminta informasi. Siapa saja orang-orang yang mensupply informasi tentang YIM dalam perannya sebagai ketua umum PBB? Nah, anda sudah mulai membayangkan, selama ini anda mengenal track record YIM di PBB dari siapa? Siapa yang memasok informasi itu kepada anda? Teman-teman PBB yang menjadi pengurus di daerah, terutama yang sangat “setia” menjadi pendukung YIM (apapun langkah yang diambilnya), pernahkah kita mengaudit supply chain informasi yang masuk kepada kita? Hal ini penting, karena berhubungan dengan tanggungjawab kritis-ideologis kita untuk bersikap: apakah akan terus mendukung langkah YIM atau tidak.

Saya melihat bahwa teman-teman yang “selalu” mendukung langkah YIM itu berbasis pada trust (rasa percaya) terhadap YIM. Percaya bahwa YIM tidak mungkin mengkhianati PBB dan ummat. Namun, saya mengajak kita semua untuk berani meng-audit kembali rasa trust tersebut. Saya bilang mengaudit, bukan merevisi. Jika setelah mengaudit anda merasa perlu untuk merevisi, silahkan. Namun jika tidak juga silahkan. Tapi setidaknya kita bersikap lebih kritis.

Pertanyaan ini tentu juga saya tujukan untuk diri saya sendiri. Saya memperoleh pasokan informasi dari banyak sumber, yang tentu saja sangat beragam. Ada yang pro dan kontra, dari orang yang paling nge-fans hingga yang paling sebel. Saya cukup bersyukur bisa mengakses banyak informasi dari teman-teman di DPP yang selama ini bekerja bersama dengan YIM selama bertahun-tahun dalam satu kepengurusan. Mungkin saja ada bias, namun saya berikhtiar untuk tetap menjaga sikap kritis dan akal sehat.

Audit pasokan informasi tentang YIM ini perlu saya beri catatan khusus, karena terus terang saya sangat heran, mengapa banyak teman-teman PBB yang seolah kehilangan daya kritisnya terhadap YIM. Bahkan dalam term yang banyak beredar: seolah mengkultuskan sosok YIM. Sampai ada ilustrasi Nabi Khidzir dan semacamnya.

Tapi, bukan itu sesungguhnya poin saya dalam tulisan ini. Saya ingin mengatakan bahwa kader PBB seyogyanya tetap menjaga nalar kritis dan akal sehatnya dalam melihat persoalan yang sedang terjadi pada partai ini. Jika menurut kita langkah YIM itu keliru, kenapa takut? Dan kenapa diam?

Pada artikel saya sebelumnya yang berjudul “Gempa Partai Bulan Bintang” bagian 1 dan 2 saya sudah pernah memaparkan beberapa bukti dan fakta adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh YIM. Saya mencatat cukup banyak inkonsistensi yang pernah dilakukan oleh beliau. Tapi agar tidak terlalu panjang, saya sebutkan 2 saja.

Pertama, sebelumnya YIM mengatakan bahwa PBB tidak akan mendukung Jokowi. Apa alat buktinya? Anda bisa mencari di youtube statement beliau, sangat clear tanpa ambigu. Disini saya berikan salah satu link berita yang memuat pernyataan tersebut: https://nasional.kompas.com/read/2018/05/05/08560471/yusril-sebut-pbb-tak-akan-dukung-jokowi. Faktanya adalah PBB memberikan dukungan secara resmi kepada paslon nomor 01.

Kedua, sebelumnya YIM mengatakan bahwa keputusan untuk mendukung capres-cawapres baru akan dilakukan pada saat Rakornas setelah DPP mendengarkan aspirasi dari daerah-daerah. Faktanya adalah sebelum Rakornas YIM sudah memutuskan mendukung 01 tanpa mendengar aspirasi dari daerah-daerah terlebih dahulu. Banyak DPW dan DPC yang merasa tertipu, karena datang ke Rakornas hanya untuk mendengarkan pengumuman. Padahal mereka sudah mempersiapkan pernyataan sikap wilayah masing-masing.

Disini, YIM kembali inkonsisten. Bahkan, jika kita nilai dari perspektif manajemen organisasi, tindakan tersebut menunjukkan pemahaman dan kecakapan yang sangat rendah (poor) tentang organisasi. Dalam teori decision making, logikanya seharusnya DPP mendengarkan input (aspirasi) terlebih dahulu dari daerah-daerah, catat pros and cons yang ada, baru diadakan rapat pleno untuk diputuskan. Tapi faktanya nihil. Tidak ada dokumen untuk sejarah masa depan tentang berapa jumlah DPW yang pro 01 dan yang pro 02. Sungguh disayangkan jika sebuah partai Islam penerus Masyumi dijalankan secara amatir.

Sebetulnya saya mau sebutkan contoh lebih banyak tentang sikap inkonsisten YIM, namun nanti terlalu panjang. Misalnya tentang pernyataan awal YIM hanya sebagai lawyer 01, nyatanya kemudian masuk menjadi tim sukses, hingga akhirnya memberikan dukungan legal-formal kepada 01. Dan seterusnya dan seterusnya.

Pelanggaran AD/ART?

Mari kita berfikir lebih substantif. Menurut anda, apakah inkonsistensi yang dilakukan YIM di atas dapat disebut dengan tindakan tidak jujur? Apakah menurut anda kita boleh tidak jujur/inkonsisten dalam politik? Bagaimana menurut pandangan Islam? Untuk perspektif agama, kita bisa bertanya kepada ahli agama. Bagaimana menurut mereka, apakah itu termasuk tindakan yang tercela?

Selain itu, menurut anda, apakah tindakan YIM tersebut merupakan:
1. Sikap yang adil dalam mengambil keputusan?
2. Tidak melakukan penipuan terhadap ummat?
3. Menyuarakan aspirasi ummat?

Kalau jawaban anda adalah:
1. YIM bersikap adil dalam mengambil keputusan.
2. YIM tidak melakukan penipuan terhadap ummat.
3. YIM menyuarakan aspirasi ummat.

Maka, okelah, saya tidak akan mempersoalkan hal ini lagi. Anda sepakat bahwa YIM tidak melakukan sebuah tindakan yang keliru. Well, baiklah kalau begitu.

Eits, tapi tunggu dulu. Bagaimana jika jawaban anda sebaliknya? Yakni:
1. YIM tidak bersikap adil dalam mengambil keputusan
2. YIM melakukan penipuan terhadap ummat.
3. YIM tidak menyuarakan aspirasi ummat.

Maka, silahkan anda baca Anggaran Rumah Tangga (ART) PBB Pasal 21 ayat 1 poin g dan poin i (1) dan (3).

Untuk membantu anda, saya copas saja Pasal tersebut disini:
Pasal 21: Syarat Personalia Pimpinan Partai
1. g. bersikap adil dalam mengambil keputusan
1. i (1) Jujur (shiddiq), tidak terkait dengan perilaku tercela seperti kebohongan (dusta) publik atau penipuan terhadap ummat.
1. I (3) Aktif aspiratif (tabligh), berani menyuarakan aspirasi ummat yang sesuai dengan tuntunan Islam.

Khusus ayat 1.i (1) tentang “penipuan terhadap ummat”, apakah kita bisa katakan bahwa YIM telah melanggar pasal tersebut? Alat buktinya adalah banyaknya Caleg yang mengundurkan diri karena merasa tertipu oleh YIM. Diantara mereka adalah Habib Muhsin dan Habib Novel. Ini akan menjadi catatan sejarah, dan memang harus ditulis sebagai bahan referensi anak-cucu kita kelak.

Saya tambah lagi, Pasal 22: Ikrar Personalia Dewan Pimpinan Partai.

“Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagai pimpinan partai dengan sungguh-sungguh, berlaku benar, jujur, ikhlas dan adil, berpedoman pada Al Quran dan Hadits Nabi, ketetapan-ketetapan Muktamar dan ketentuan-ketentuan partai lainnya semata-mata mencari ridha Allah SWT.”

Jika sudah seperti ini, apa yang patut kita lakukan? Apakah membiarkan YIM melakukan tindakan tersebut?

Yang lebih substantif lagi, kita sebetulnya juga bisa mengkaji lebih dalam tentang kesesuaian antara tindakan PBB mendukung 01 dengan Anggaran Dasar PBB, bahkan mungkin bisa diperluas lagi pada diskusi dalam perspektif keislaman menurut Al Quran dan Hadits.

Saya akan tampilkan 2 pasal dalam Anggaran Dasar (AD) partai.

Pasal 4 (2) Tujuan khusus didirikannya partai ini adalah tegaknya syari’at Islam dalam kehidupan setiap individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 18 (1) Musyawarah adalah upaya untuk memperoleh keputusan yang benar dan/atau yang paling sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul, serta paling maslahat bagi ummat.

Pasal 18 (2) Maslahat atau kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syari’ah (maqashid syari’ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya kebutuhan dasar (al-dharuriyah al-khams) yaitu (keyakinan) agama, akal, jiwa, harta (benda) dan keturunan yang tidak bertentangan dengan nash (ketentuan Islam), serta bagi kedamaian alam semesta.

Pertanyaannya adalah:
1. Apakah mendukung 01 sesuai dengan tujuan partai PBB?
2. Apakah keputusan dukungan terhadap 01 sudah melalui musyawarah mufakat?
3. Apakah keputusan dukungan terhadap 01 dinilai/dipandang maslahat?

Saya sudah bisa membaca fikiran anda. Anda akan berkata bahwa pasal ini adalah pasal yang debatable. Well, yakin bahwa kalimat dalam pasal-pasal tersebut debatable jika disandingkan dengan tindakan mendukung 01? Baiklah. Tapi izinkan saya mewakili publik/ummat untuk bertanya.

  1. Bagaimana penjelasan DPP bahwa tindakan mendukung 01 sesuai dengan tujuan partai untuk menegakkan syariah Islam? Dengan menganalisis secara objektif track record pemerintahan 01 selama ini.
  2. Bagaimana penjelasan DPP bahwa tindakan mendukung 01 dipandang paling maslahat bagi ummat? Dengan menganalisis secara objektif track record pemerintahan 01 selama ini.
  3. Bagaimana penjelasan DPP bahwa tindakan mendukung 01 dapat menjadi sarana untuk memelihara keyakinan, akal, jiwa dan keturunan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam? Dengan menganalisis secara objektif track record pemerintahan 01 selama ini.

Terahir, pertanyaan yang masih membuat saya penasaran. Apakah rapat pleno pra-rakornas untuk memutuskan dukungan kepada 01 sudah benar-benar dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat? Jika sudah, sebaiknya DPP merilis hasil keputusan tersebut lengkap dengan tanda tangan Ketua Umum, Ketua Majlis Syuro dan Ketua Mahkamah partai.

Hal ini mengingat ada kabar (silahkan dikonfrontir jika kabar ini keliru, demi memperoleh kebenaran) bahwa Ketua Majelis Syuro tidak bersedia memberikan tanda tangan untuk mendukung keputusan tersebut. Jika demikian, maka pertanyaannya:

  1. Apakah prosesi pengambilan keputusan tersebut sudah sesuai dengan AD pasal 18?
  2. Apakah keputusan tersebut pada akhirnya tidak bertentangan dengan AD/ART partai? Mengingat ART pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa keputusan DPP tidak boleh bertentangan dengan AD/ART. Jika bertentangan, maka batal demi hukum.

Nasib YIM vs Nasib Caleg

Lalu bagaimana dengan nasib YIM setelah berada di kubu 01 dan nasib para Caleg pro Ijtima’ Ulama yang sebagian diantaranya sudah mundur dari keanggotaan partai, dari pencalegan, atau kampanye “tidak pilih saya”? Apa dampak dari perselisihan YIM vs HRS (FPI)?

BERSAMBUNG… (Jilid 4).

إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ ، فَلَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ

 

“Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barangsiapa masuk pada mereka lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan mendukung kedhaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku (di hari kiamat). Dan barangsiapa yang tidak masuk pada mereka (penguasa dusta) itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan (juga) tidak mendukung kedhaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku (di hari kiamat).” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i)

About Azhar Zainuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *